DIALOG KEBANGSAAN – Perempuan dalam Merawat Kebangsaan, Narasumber sampaikan problem kebangsaan yang menjadi isu yang dibahas dalam Halaqah kebangsaan KUPI II. (Foto: Husni/Gistara)
JEPARA | GISTARA .com – Salah satu hal yang sangat penting untuk dibahas adalah pelibatan perempuan dalam merawat bangsa. Problem kebangsaan, saat ini menjadi isu serius yang menjadi tantangan bangsa Indonesia. Isu kebangsaan menjadi isu yang dibahas dalam Halaqah kebangsaan Kongres Ulama’ Perempuan Indonesia (KUPI) II dengan tema ‘Temu tokoh agama dalam meneguhkan peran ulama perempuan untuk memperkuat kebangsaan’.
Halaqah kebangsaan menandai dimulainya Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) II di Ponpes Hasyim Asy’ari Bangsri, Kabupaten Jepara, Kamis siang (24/11/2022).
Acara tersebut dimoderatori oleh Dr. Nyai Hj Arikhah dan dinarasumberi oleh Nyai Hj Badriyah Fayumi (Ketua Majlis Musyawarah KUPI), Dr. KH Lukman Hakim Saifuddin (Menteri Agama 2014-2019), KH. Nurudin Amin (Wakil Ketua DPRD). Selain itu hadir sebagai keynote speaker Lestari Moerdijat (Wakil Ketua MPR RI).
BACA JUGA: Pameran KUPI, Kenalkan Produk Lokal UMKM Jepara hingga Mancanegara
KUPI menjadi wahana bagi para ulama’ perempuan untuk merumuskan pandangan keagamaan atau fatwa terhadap nasib perempauan. Pada fokusnya, KUPI menganggap bahwa hal ini menjadi penting dalam upaya merawat bangsa dari ekstrimisme yang berdampak terhadap kepemimpinan perempuan.
Nyai Hj Badriyah Fayumi menyampaikan bahwa peran perempuan dalam kepemimpian mengacu kepada KUPI telah termuat dalam metodologi keagamaan maupun Konstitusi. “Hal ini mencakup isu kepemimpinan dan peran perempuan dalam menanamkan pendidikan keislaman, mengukuhkan nilai kebangsaan, kemanusiaan, dan kesemestaan,” terangnya.
Rumusan tersebut perlu mencakup tashawur (deskripsi masalah), adilah (dasar-dasar keputusan), istidlal (analisis terhadap dasar-dasar keputusan), sikap dan pandangan keagamaan, Tazkiyah (Rekomendasi), Maraji’ (referensi) dan marafiq (lampiran).
Selain itu Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat mengatakan, perempuan sebagai Ibu bangsa memiliki legitimasi untuk berperan lebih besar dalam mewujudkan Indonesia sebagai bangsa yang kuat dan bersatu. “Banyak permasalahan bangsa yang harus kita hadapi. Melalui pelaksanaan KUPI II ini para perempuan diharapkan ikut aktif mempengaruhi kebijakan dalam upaya menjawab berbagai tantangan itu,” Ujar Lestari. (Husni/Gistara)
