JEPARA | GISTARA.COM – Upaya Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (NU) kian serius untuk hadir sebagai organisasi yang netral. Salah satunya dengan menonaktifkan anggotanya yang terlibat dalam percaturan politik Pemilihan Umum (Pemilu).
Seperti Ketua Muslimat Jepara Noor Ainy, pihaknya mulai dinonaktifkan PCNU Jepara sejak penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) di Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai kontestan Pemilihan Legislatif (Pileg) Jepara.
Bagi Sekretaris PCNU Jepara Ahmad Sahil, penonaktifan keanggotaan sebagai langkah NU untuk netral, tidak cawe-cawe politik praktis. Selain instruksi dari pusat, juga supaya NU tidak dimanfaatkan demi kepentingan pribadi.
BACA JUGA: Jihad Santri Bukan Lagi Angkat Senjata, Melainkan Menyebarluaskan Ilmu
“NU Jepara itu netral, tidak masuk ke ranah politik praktis. Silahkan berpolitik, asal tidak membawa struktur NU. Sekarang, jabatan Ketua Muslimat dipegang Wakil Ketuanya, Saadah,” papar Sahil, Kamis (25/1/24).
Sebelumnya, berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) bernomor 285/PB.01/A.II.01.08/99/01/2024, resmi menonaktifkan 63 fungsionaris pengurus harian.
Sekretaris PCNU Jepara, Ahmad Sahil
Pada isi surat tersebut, berbunyi, menonaktifkan pengurus harian di tubuh NU yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif (Caleg) atau menjadi tim sukses calon presiden dan wakil presiden di Pemilu 2024.
BACA JUGA: Politik Uang Merusak Nilai Luhur Pancasila
Adapun, nama-nama yang dinonaktifkan aktifkan di antaranya adalah Ketua Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa hingga Ketua Badan Pengembangan Inovasi Strategis PBNU Yenny Wahid.
Wakil Ketua Umum PBNU, Amin Said Husni menjelaskan, penonaktifan fungsionaris PBNU itu terhitung sejak tanggal penetapan oleh lembaga yang berwenang, sampai dengan selesainya proses Pemilu 2024.
“Mayoritas nama sudah mengajukan izin cuti atau nonaktif sejak ada penetapan dari KPU. Surat Keputusan ini sebagai penegasan dari PBNU atas permohonan nonaktif mereka,” pungkas Amin Said (21/1/24).
(Okom/KA)
