Ilustrasi produksi garam
SEMARANG | GISTARA. COM– Pemerintah Provinsi Jawa Tengah siap mendukung program swasembada garam nasional 2027. Satu di antaranya, dengan menerbitkan Pergub Nomor 20 Tahun 2024 tentang Rencana Induk Pergaraman Daerah, yang mengatur hilirisasi industri garam Jateng mulai dari praproduksi hingga pemasaran.
Hal tersebut diungkapkan Plt Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Jateng Lilik Harnadi. Menurutnya, Jawa Tengah sebagai salah satu provinsi penghasil garam di Indonesia dan menempati urutan kedua setelah Jawa Timur.
Ia memaparkan data, sepanjang 2024, produksi garam di Jawa Tengah sekitar 631 ribu ton. Sementara, kebutuhan konsumsi dan industri yang ada di Jawa Tengah hanya sekitar 119 ribu ton per tahun.
“Artinya kita sudah surplus karena produksi kita sekitar 600 ribu ton,” tuturnya, Senin (24/2/2025).
BACA JUGA: Khofifah dan Arifatul Choiri Pimpin PP Muslimat NU 2025-2030
Dengan kondisi tersebut, Pemprov Jateng optimistis dapat menyokong upaya swasembada pangan, termasuk garam. Hal itu diperkuat dengan Pergub Nomor 20 Tahun 2024 yang mengatur tentang Rencana Induk Pergaraman Daerah.
Pada beleid tersebut, mengatur daerah di Pantura dan Pansela Jateng yang menjadi sentra penghasil garam. Wilayah di pantai utara Jateng adalah Kecamatan Kaliori (Rembang), Kecamatan Batangan (Pati), Kecamatan Kedung (Jepara), Kecamatan Wedung (Demak), dan Kecamatan Tanjung (Brebes).
Sementara, wilayah di pantai selatan Jateng terdiri atas Kecamatan Grabag (Purworejo), Kecamatan Mirit (Kebumen), dan Kecamatan Adipala (Cilacap), ditambah Grobogan. Pada daerah-daerah tersebut, nantinya diharap tidak hanya proses produksi, namun sampai dengan pengolahan menjadi barang siap pakai, baik itu untuk konsumsi ataupun kebutuhan industri.
“Jadi khusus daerah-daerah yang ada di kawasan pergaraman tadi, harapannya ada perlindungan ruang agar jangan sampai terjadi alih fungsi lahan,” urainya.
BACA JUGA: Refleksi Harlah NU ke-102 di MWCNU Welahan, Kenang Satu Abad Perjalanan Nahdlatul Ulama untuk NKRI
Selain itu, kawasan tersebut nantinya akan ditangani sesuai kewenangan stakeholder terkait. Contohnya, DKP Jateng akan fokus bagaimana menggenjot produksi garam, lalu terkait dengan sarana jalan dan saluran irigasi akan diurusi oleh Dinas Pekerjaan Umum. Kemudian, untuk pemasaran, akan menggandeng Disperindag. Dengan pola tersebut, diharapkan produksi garam Jateng akan meningkat minimal 30 persen.
Terkait kewenangan DKP, pihaknya telah menempuh sejumlah langkah. Di antaranya, pemberian bantuan geomembran dan pembangunan GGR (Gudang Garam Rakyat) serta pelatihan petambak garam untuk peningkatan volume produksi dan kualitas garam.
Ditambahkan, pada beberapa sentra garam juga telah memiliki fasilitas washing plant, seperti di Kaliori (Rembang) dengan kapasitas 7.500 ton/tahun, yang dikelola koperasi. Perusahaan daerah milik Pemprov Jateng, yakni SPJT, juga akan membangun washing plant garam, yang rencananya akan beroperasi pada Juni 2025.
“Kita siap karena juga sudah ada Perpres 126/2022. Kita sangat bersyukur dan sudah didukung oleh pak gubernur terkait tata ruang (produksi garam). Harapannya, dapat mengangkat garam lokal,” pungkas Lilik. (KA/DJTG)
