JEPARA | GISTARA. COM — Suasana ruang rapat Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM) Kabupaten Pati, Senin (30/6/2025), tampak berbeda. Meski dilakukan secara virtual, agenda studi lapangan peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan 207 Kementerian Hukum tetap berjalan dinamis. Di bawah bimbingan Dr. Muh Khamdan, Widyaiswara Balai Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) Hukum Jawa Tengah, para peserta menunjukkan semangat tinggi dalam menggali permasalahan nyata birokrasi di daerah.
Agenda studi lapangan yang dikemas dalam bentuk kunjungan virtual ini menjadi bagian dari tahapan awal di Agenda Keempat pelatihan, yakni tahapan diagnosis. Kabupaten Pati menjadi salah satu dari empat lokus studi lapangan yang dipilih berdasarkan capaian kinerja tata kelola SDM-nya. Kepala BKPSDM Kabupaten Pati, Yogo Wibowo, menyambut langsung rombongan peserta secara daring dan memaparkan secara komprehensif sistem pengembangan SDM yang telah diterapkan di kabupatennya.
“Pati sedang fokus pada digitalisasi sistem pengembangan kompetensi pegawai, mulai dari perencanaan pelatihan hingga pemetaan karir,” ujar Yogo dalam paparannya yang disambut antusias para peserta.
BACA JUGA: PLN Hadir Untuk Rakyat, Pelatihan Budidaya Ikan Nila Untuk Masyarakat Ujungwatu
Dr. Muh Khamdan menjelaskan bahwa kelompok peserta yang melakukan studi di Kabupaten Pati bertugas mendiagnosa permasalahan seputar pengembangan kompetensi, pelaksanaan pelatihan, evaluasi pasca pelatihan, hingga bagaimana kebijakan pengelolaan karir pegawai dijalankan di daerah.
“Para peserta tidak sekadar mendengar paparan, tapi juga menganalisis akar persoalan berdasarkan data dan wawancara langsung, lalu merumuskan rekomendasi sistemik berbasis evidence,” ungkap Khamdan.
Sebanyak 40 peserta PKP Angkatan 207 ini terbagi dalam empat kelompok. Selain Kabupaten Pati, kelompok lainnya tersebar ke tiga kabupaten lain, yakni Sukabumi, Banjarnegara, dan Kuningan. Masing-masing daerah dipilih karena dianggap berhasil dalam bidang yang berbeda. Di Sukabumi peserta mendalami strategi pengembangan potensi daerah, di Banjarnegara fokus pada manajemen kinerja pegawai, dan di Kuningan mendalami inovasi pelayanan publik.
Model pelatihan berbasis praktik ini, menurut Kepala Pusat Pengembangan Teknis dan Kepemimpinan BPSDM Hukum, Mutia Farida, menjadi wujud konkret pembelajaran kontekstual. “Kami ingin mencetak pemimpin pembelajar yang adaptif, kolaboratif, dan mampu merespon kebutuhan organisasi secara cepat,” tegasnya.
BACA JUGA: Peringati Hari Bhayangkara ke-79, Polres Jepara Gelar Layanan Gratis di CFD
Dalam skema Corporate University yang kini diterapkan Kemenkum, pelatihan tidak lagi berorientasi pada kelas semata. Peserta dituntut memahami realita birokrasi lapangan, melakukan problem-solving, dan menyusun desain perubahan yang relevan dengan kebutuhan instansi masing-masing.
Fata Cholid Mulyanto, salah satu peserta yang juga menjabat ketua kelompok studi Pati, mengaku mendapat banyak pembelajaran aplikatif. “Kami belajar mendengarkan birokrat daerah, membandingkan teori yang kami pelajari dengan praktiknya, lalu mencoba menyusun diagnosis masalah dan strategi solusinya,” katanya.
Tak hanya mendiagnosa, para peserta PKP juga ditugaskan menyusun laporan analisis organisasi serta merumuskan naskah kebijakan dan strategi advokasi yang nantinya akan diuji dalam forum presentasi akhir pelatihan. Ini menjadi simulasi nyata bagaimana seorang pemimpin mengambil keputusan strategis berbasis data.
Menurut Khamdan, pendekatan pelatihan seperti ini penting untuk membentuk karakter kepemimpinan yang tidak elitis dan terputus dari akar masalah birokrasi. “Mereka kami dorong untuk berpikir lintas sektoral dan sensitif terhadap praktik di daerah. Inilah bentuk pengkaderan kepemimpinan yang responsif,” jelasnya.
Dengan waktu terbatas, peserta melakukan koordinasi intensif, membagi tugas analisis berdasarkan aspek perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, hingga aspek regulasi dan politik anggaran pengembangan SDM. Data yang dikumpulkan akan menjadi bahan utama dalam penyusunan desain perubahan organisasi.
Di balik proses serius tersebut, semangat belajar peserta tidak surut. Meski dilakukan virtual, antusiasme tetap terjaga berkat pendampingan intensif para widyaiswara seperti Khamdan dan fasilitator daerah masing-masing. Studi ini pun menjadi ajang kolaborasi nyata antara pusat dan daerah.
Pelatihan ini sekaligus menjadi cermin bagaimana birokrasi bisa bertransformasi menjadi lebih terbuka terhadap kritik dan perbaikan. BKPSDM Pati, dalam hal ini, membuka diri dengan mempersilakan peserta menggali informasi sedalam mungkin sebagai bagian dari pembelajaran bersama.
Dengan semangat corporate learning, pelatihan PKP 207 ini menegaskan bahwa kepemimpinan tidak dibentuk dari ruangan kelas semata, tapi dari keberanian terjun ke realitas birokrasi dan menyusun solusi berbasis lapangan. “Inilah kepemimpinan masa depan yang kami harapkan lahir dari program ini,” pungkas Mutia Farida mengakhiri sambutannya.(KA)
