Oleh: Dr. Muh Khamdan
Di tengah dunia yang kian gaduh oleh konflik antarnegara dan ketegangan identitas, Indonesia sesungguhnya memiliki modal sosial yang sangat berharga. Praktik hidup damai lintas iman yang nyata dan berkelanjutan.
Tahun 2026 patut dijadikan momentum resolusi damai nasional, dengan menjadikan Jepara sebagai etalase moderasi beragama Indonesia. Bukan sekadar slogan, Jepara menghadirkan pengalaman sosial konkret tentang bagaimana agama menjadi sumber kohesi, bukan konflik.
Jepara bukan hanya sebagai wilayah geografis, tetapi sebagai laboratorium sosial perdamaian. Di Blingoh dan lereng Pegunungan Muria, komunitas Muslim, Buddha, dan Kristen hidup berdampingan dalam relasi keseharian yang harmonis, tanpa perlu jargon toleransi yang berlebihan, karena kedamaian telah menjadi laku sosial yang diwariskan lintas generasi.
BACA JUGA: Jelang Nataru, UMKM Mitra Binaan PLN UIK Tanjung Jati B Borong Juara Lomba Produk Kopi Olahan Petani Kabupaten Jepara
Dalam perspektif sosiologi agama kontemporer, harmoni Jepara mencerminkan apa yang oleh Peter Berger disebut sebagai sacred canopy, yakni agama yang membangun makna bersama, bukan sekat identitas.
Di Jepara, agama hadir sebagai sumber etika sosial dan solidaritas, bukan sebagai alat mobilisasi konflik. Inilah wajah moderasi beragama yang otentik. Relasi yang tumbuh dari bawah, bukan dipaksakan dari atas.
Fenomena ini sejalan dengan pemikiran Ibnu Khaldun dalam “Muqaddimah” tentang ashabiyyah, solidaritas sosial sebagai fondasi peradaban. Jepara menunjukkan bahwa ashabiyyah tidak harus berbasis kesukuan atau homogenitas agama, melainkan dapat dibangun melalui keadilan sosial, saling percaya, dan kepemimpinan moral yang kuat dalam sejarah lokal.
Warisan tersebut dapat ditelusuri sejak Kerajaan Kalingga di bawah kepemimpinan Ratu Shima. Ketegasan hukum yang adil dan keberanian moral sang ratu bukan hanya menciptakan ketertiban, tetapi juga rasa aman lintas keyakinan.
BACA JUGA: Bupati Jepara Cek Langsung Proyek Jalan dan Irigasi, Harap Rampung Tepat Waktu dan Berkualitas
Dalam kerangka Ibnu Khaldun, keadilan adalah prasyarat utama keberlangsungan peradaban, dan Jepara telah lama mewarisi prinsip itu.
Corak damai Jepara juga tercermin dalam relasi intra-Islam yang matang. Di Bangsri, warga Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan pengikut Syiah, hidup berdampingan tanpa ketegangan ideologis yang destruktif. Ini menjadi anomali positif di tengah meningkatnya politik identitas dan sektarianisme di berbagai daerah. Di sini, perbedaan dipahami sebagai khazanah, bukan ancaman.
Dari sudut pandang teori perdamaian Johan Galtung, Jepara tidak hanya menghadirkan negative peace atau ketiadaan konflik, tetapi positive peace, yakni hadirnya keadilan sosial, relasi setara, dan mekanisme resolusi konflik berbasis kearifan lokal. Modal inilah yang menjadikan Jepara layak dijadikan etalase nasional, bahkan rujukan global.
Jepara juga mengajarkan bahwa perdamaian tidak identik dengan sikap pasif. Keteladanan Ratu Kalinyamat, yang memimpin ekspedisi militer ke Aceh melawan kolonialisme Portugis, menunjukkan bahwa keberanian melawan ketidakadilan dapat berjalan seiring dengan etika damai.
BACA JUGA: Peringati Haul Gus Dur ke-16, IKA PMII Jepara Hidupkan Spirit Kemanusiaan dan Keilmuan
Perdamaian sejati, sebagaimana ditegaskan Ibnu Khaldun, justru lahir dari keberanian menjaga martabat dan kedaulatan.
Pelajaran ini relevan di tengah eskalasi konflik global, dari ketegangan Kamboja–Thailand di ASEAN, konflik laten India–Pakistan, perang Rusia–Ukraina di Eropa, AS versus Venezuela, hingga instabilitas Afrika yang memunculkan Somaliland dan mengguncang kedaulatan Somalia.
Dunia membutuhkan contoh perdamaian yang berbasis akar budaya dan solidaritas sosial, bukan sekadar diplomasi elitis.
Indonesia, dengan pengalaman historis dan keragaman agamanya, memiliki peluang strategis untuk tampil sebagai peace broker, Namun kredibilitas global itu hanya mungkin jika konsolidasi kerukunan beragama di dalam negeri benar-benar kokoh.
Jepara, yang tetap tenang dan kondusif ketika daerah lain dirundung konflik identitas, termasuk gesekan sosial antara narasi pro Balawi dan PWI, menjadi bukti bahwa kedewasaan sosial masih terpelihara.
Dalam kerangka Ibnu Khaldun, peradaban runtuh bukan karena perbedaan, melainkan karena hilangnya solidaritas dan keadilan. Maka, resolusi damai 2026 harus diarahkan pada penguatan social trust, literasi keberagamaan yang inklusif, serta revitalisasi kearifan lokal sebagai mekanisme pencegah konflik. Jepara menawarkan model konkret bagaimana itu dijalankan.
Menjadikan Jepara sebagai etalase moderasi beragama nasional bukan berarti romantisasi masa lalu, melainkan investasi masa depan. Ia dapat menjadi pusat pembelajaran perdamaian, destinasi dialog lintas iman, dan rujukan kebijakan publik berbasis praktik terbaik. Moderasi beragama akan kehilangan makna jika tidak berpijak pada realitas sosial yang hidup.
Tahun 2026 harus menjadi komitmen nasional untuk merawat perdamaian sebagai energi peradaban. Dari Jepara, dengan warisan Ratu Shima, keberanian Ratu Kalinyamat, dan kedewasaan sosial warganya, Indonesia dapat menegaskan bahwa perdamaian bukan utopia, melainkan pilihan sadar yang terus diperjuangkan. Inilah resolusi damai yang layak ditawarkan Indonesia kepada dunia.
Dr. Muh Khamdan, Instruktur Nasional Moderasi Beragama Kementerian Agama; Doktor Studi Perdamaian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta_