JEPARA | GISTARA. COM– Untuk mewujudkan Jalan Jepara yang mulus dibutuhkan anggaran mencapai Rp1,2 triliun. Namun, pelaksanaanya akan dilakukan secara bertahap dengan alokasi sekitar Rp200 miliar per tahun. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp100 miliar bersumber dari pajak daerah, sementara sisanya diharapkan berasal dari dukungan pemerintah pusat dan provinsi.
Hal itu disampaikan Bupati Jepara dalam kegiatan Program “Bupati Ngantor di Desa” di Desa Tubanan, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara, Selasa (05/05/2026).
“Kita targetkan dalam empat tahun ke depan infrastruktur bisa terselesaikan secara bertahap, baik melalui APBN, APBD, maupun bantuan provinsi,” ujarnya.
BACA JUGA: Dorong Seni Ukir Jepara Mendunia, Taj Yasin Soroti Regenerasi Pengukir
Kegiatan diawali dengan kunjungan ke sejumlah tenant UMKM lokal. Dalam kesempatan tersebut, Bupati tidak hanya berdialog dengan pelaku usaha, tetapi juga memborong serta mencicipi berbagai produk unggulan warga sebagai bentuk dukungan nyata terhadap perekonomian desa.
Agenda kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi interaktif bersama masyarakat. Antusiasme warga terlihat tinggi, dengan lebih dari 13 pertanyaan yang diajukan. Beragam isu disampaikan, mulai dari infrastruktur, pertanian, pariwisata, pendidikan, hingga layanan kesehatan.
Bupati juga mengungkapkan bahwa Puskesmas Kembang sedang dalam proses peningkatan status menjadi fasilitas rawat inap. Proses tersebut ditargetkan rampung tahun ini, dengan operasional layanan rawat inap direncanakan mulai awal 2027.
BACA JUGA: Pameran “TATAH” Resmi Dibuka, Menteri Kebudayaan Ajak Generasi Muda Lestarikan Seni Ukir
Ia juga menyampaikan, bahwa sejumlah proyek infrastruktur yang sempat tertunda saat ini masih dalam proses tender dan akan kembali dilanjutkan pada pertengahan Mei 2026.
Rangkaian kegiatan “Bupati Ngantor di Desa” di Desa Tubanan ditutup dengan kunjungan ke lokasi pengolahan sampah domestik menjadi Refuse Derived Fuel (RDF), serta peninjauan UMKM berbasis hidroponik yang berkembang di wilayah tersebut.
Diharapkan dengan kegiatan ini, dapat mempercepat penyerapan aspirasi masyarakat sekaligus memastikan pelayanan publik berjalan lebih dekat dan responsif terhadap kebutuhan warga.(KA)
