Peristiwa 30 September 1965 tidak berhenti di Jakarta. Dalam beberapa minggu dan bulan berikutnya, gejolak politik menyebar ke berbagai daerah dan memasuki ruang kehidupan masyarakat sampai ke kawasan pedesaan.
Tentu bukan bermaksud membuka luka lama. Akan tetapi, lebih tepatnya adalah menjadikan pelajaran bagi generasi hari ini. Menjadikan sejarah sebagai pengalaman untuk membantu membuat sejarah yang lebih baik di masa mendatang. Terlebih lagi, kajian terkait dampak peristiwa ini di pedesaan belum banyak dilakukan.
Dalam lingkup luas, sudah banyak peneliti yang mengkaji peristiwa ini, termasuk dari luar negeri. Ada banyak teori yang dapat menjelaskannya. Pengetahuan bahwa, komunisme adalah dalang tunggal dibalik peristiwa tidak sepenuhnya tepat. Ada beberapa kekuatan yang saling berkepentingan dalam eskalasi politik 1950-an.
Sudah cukup lama penulis melakukan kegiatan bersama dengan masyarakat di pedesaan Jepara. Dengan para Lansia seringkali penulis menemukan informasi baru seputar peristiwa yang dikenal G30S tersebut. Sebagian dari Lansia adalah generasi sepuh yang memiliki memori terkait dengan peristiwa kelam tersebut.
BACA JUGA: Jepara Bersholawat, Ikhtiar Batiniah Pemkab untuk Pembangunan Daerah
Mereka yang mengetahui secara langsung peristiwa dapat dikatakan sebagai sumber primer. Kesaksian mereka sangat dibutuhkan. Seringkali apa yang disampaikan berbeda dengan narasi besar yang sudah terbangun. Misalnya adalah terkait dengan komunisme yang anti-tuhan. Tidak semuanya demikian. Bahkan ada sebagian penganutnya beragama Islam. Bahkan ada yang tidak mengetahui apapun ikut “diamankan.”
Pengecekan dengan berbagai informasi perlu dilakukan agar informasi yang disampaikan tidak tercampur dengan isu-isu yang berkembang pada waktu itu. Mengingat, semakin sepuh usianya, kemampuan untuk mengingat berpotensi menurun.
Sejumlah sumber lokal – utamanya dari hasil wawancara – menunjukkan bahwa ketegangan antara kelompok yang berafiliasi dengan NU dan kelompok yang diasosiasikan dengan PKI telah menjadi bagian dari dinamika politik Jepara.
Setelah September 1965, ketegangan itu berubah menjadi tindakan penangkapan dan kekerasan di sejumlah tempat. Namun, sejarah lokal Jepara mengenai periode ini masih membutuhkan penelitian yang lebih lanjut.
Apa yang terjadi di Jepara, penulis berpendapat, tidak sebesar dengan apa yang terjadi sekitar wilayah Solo, Boyolali, dan Klaten. Di kota-kota tersebut komunisme dengan berbagai sayap partai berkembang pesat. Situasinya berbeda dengan Jepara, baik secara sejarah maupun kulturnya. Meskipun demikian, tetap ada penangkapan orang-orang yang dituduh atau kader komunisme.
BACA JUGA: Ulil Albab Apresiasi Jepara Bersholawat, Dorong Nilai Sholawat Jadi Energi Sosial
Di Srikandang, Bangsri, Jepara bagian utara misalnya. Seorang murid harus rela kehilangan gurunya karena masuk dalam daftar penganut komunisme. Setelah ditangkap, pembelajaran sempat vakum dan kemudian digantikan dengan guru yang lain.
Di tempat yang lain, ada sekumpulan pemuda yang masuk “daftar merah.” Mereka dibawa dengan cara diikat ibu jarinya dengan satu sama lain. Mereka dibawa ke wilayah bagian selatan Jepara. Diketahui pula bahwa Partai Komunisme Insonesia (PKI) melebarkan sayap sampai di tingkat bawah. Mulai dari barisan tani, kelompok perempuan, pemuda, dan kesenian.
Dengan sayap partai yang sudah meluas tersebut, tidak mengherankan jika pada Pemilu 1955 partai berlambang palu arit ini menempati urutan ketiga. Adapun sebagai pemenang mutlak urutan pertama adalah Partai Nahdlatul Ulama (Dalhar, 2018).
BACA JUGA: Pemkab Jepara Ajak Warga Kenali Rokok Ilegal, Ada Risiko Hukum Pidana bagi Pembuat dan Pengedar
Bersikap Kritis
Tentunya jika menggali kisah-kisah yang terjadi paska 30 september 1965 akan ada banyak cerita lainnya. Penulis seringkali menemukan informan secara tidak sengaja. Alhasil, hasilnya hanya sepotong-sepotong. Meski tidak lengkap, informasi tersebut dapat menjadi temuan awal untuk dapat dilakukan lebih lanjut.
Desa yang sebelumnya menjadi ruang perjumpaan antar warga berubah menjadi arena ketegangan, kecurigaan, penangkapan, kekerasan, bahkan perpecahan keluarga. Peristiwa 1965–1966 merupakan salah satu tragedi paling kelam dalam sejarah Indonesia.
Komnas HAM menyebut adanya berbagai bentuk pelanggaran HAM berat dalam rangkaian peristiwa tersebut, antara lain pembunuhan, penyiksaan, pengusiran atau pemindahan secara paksa, persekusi, kekerasan seksual, dan penghilangan orang secara paksa.
Karakter khas pedesaan adalah memiliki hubungan sosial yang sangat dekat. Warga bertetangga, bekerja bersama, menghadiri kenduri, berada dalam kelompok keagamaan, organisasi sosial, maupun kegiatan ekonomi yang sama. Karena kedekatan tersebut, konflik politik dapat memiliki akibat yang jauh lebih panjang ketika seseorang mulai melihat tetangganya bukan lagi sebagai sesama warga, tetapi sebagai bagian dari kelompok yang dianggap berbahaya. Di sinilah politik berubah menjadi persoalan sosial.
BACA JUGA: Bupati Jepara Rotasi 29 Pejabat, Penguatan Layanan Kesehatan Jadi Sorotan
Perbedaan pilihan politik yang semestinya dapat diselesaikan melalui perdebatan dan mekanisme demokratis dapat berubah menjadi permusuhan ketika disertai propaganda, ketakutan, pelabelan, dan hilangnya ruang dialog.
Pengalaman masyarakat Indonesia pada 1965 menunjukkan betapa mahal harga yang harus dibayar ketika perbedaan politik kehilangan batas-batas kemanusiaan.
Mempelajari sejarah 1965 seharusnya bukan sekadar mencari siapa yang harus dibenci. Sekali lagi, sejarah justru perlu membantu masyarakat memahami bagaimana kebencian dapat terbentuk dan bagaimana sebuah masyarakat dapat mencegahnya terulang.
Generasi sekarang tidak bertanggung jawab atas keputusan politik orang-orang pada 1965. Namun generasi sekarang memiliki tanggung jawab untuk mengambil pelajaran darinya.(*)