UNGARAN | GISTARA.com – Memasuki usia 502 tahun, Kabupaten Semarang semakin berbenah. Berbagai capaian di bidang pelayanan dan infrastruktur terus diraih guna mewujudkan Kabupaten Semarang bersatu berdaulat berkepribadian sejahtera dan mandiri (berdikari), seperti tema besar yang diusung pada tahun 2023 ini yakni ‘Ekonomi Kerakyatan Tertata, Berdikari Terwujud’.
Pada momen ini, Ketua DPRD Kabupaten Semarang Bondan Marutohening memberikan apresiasi kepada pemerintahan Bupati Ngesti Nugraha dan Wakil Bupati Basari atas kinerja selama dua tahun ke belakang.
“Tentunya momentum HUT ke-502 ini kita jadikan ajang untuk merefleksikan apa yang sudah dilalui sekaligus memotivasi untuk berbuat lebih banyak dan baik lagi,” terangnya usai rapat paripurna istimewa dalam rangka HUT ke-502 Kabupaten Semarang di ruang sidang DPRD Setempat, Rabu (15/3/2023).
Sejumlah hal menurut Bondan masih perlu ditingkatkan dan dibenahi. Terutama pelayanan dasar di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan infrastruktur sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah disusun.
“Sudah cukup baik, akan tetapi perlu dikebut lagi meski RPJMD kita berakhir pada 2026. Harapan kami dapat terealisasi sebelum RPJMD berakhir,” lanjutnya.
BACA JUGA: Pusaka Peninggalan Bupati Semarang I Dijamas 19 Tirta Perwitasari
Sementara Ngesti Nugraha mengaku menghadapi sejumlah tantangan pada awal masa pemerintahannya bersama Basari. Salah satunya adalah penanganan pandemi Covid-19.
“Hal itu menjadi pekerjaan yang cukup berat, dimana banyak anggaran yang harus direalokasi untuk penanganan pandemi. Pun pascapandemi, kami juga harus memulihkan kondisi ekonomi masyarakat secara bertahap,” ujarnya.
Di momen HUT ke-502 Kabupaten Semarang kali ini, ia merasa bersyukur sebab beberapa visi misi pemerintahannya bersama Basari telah dicapai. “Alhamdulillah berkat dukungan seluruh pihak, satu demi satu kami bisa menjalankan amanah yang telah diberikan,” ujarnya.
Beberapa pencapaian yang telah diraih, kata Ngesti, diantaranya pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) yang dapat memudahkan masyarakat untuk mengurus segala bentuk perizinan, layanan dan informasi lewat satu pintu. Kemudian, bidang ekonomi kerakyatan telah dibangun juga Pusat Layananan Usaha Terpadu Koperasi dan UMKM (PLUT KUMKM). “Tentu kami masih banyak kekurangan, sehingga membutuhkan banyak masukan dan saran dari masyarakat demi Kabupaten Semarang yang lebih baik,” paparnya. (Arief/Gistara)
