JEPARA | GISTARA. COM – Sebanyak 17 madrasah di Kabupaten Jepara disasar progam revitalisasi bantuan presiden (Banpres) Prabowo Subianto. Tiap madrasah digelontor anggaran Rp1 miliar. Jika ditotal dana yang dikucurkan untuk peningkatan kualitas sarana pendidikan berbasis keagamaan di Kota Ukir itu tembus Rp17 miliar.
Salah satu madrasah yang mendapat progam rehabilitasi adalah MTs Darul Ulum, Desa Srikandang, Bangsri.
Peresmian progam rehabilitasi MTs Darul Ulum dilakukan oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI H Abdul Wachid, Bupati Jepara Witiarso Utomo dan Kepala Kemenag Jepara Akhsan Muhyiddin.
Kegiatan peresmian itu dilakukan saat kegiatan Ngobrol Pendidikan Islam (NGOPI) bersama Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid, Jumat (18/9/2026) sore.
BACA JUGA: Ulil Albab Ajak Pramuka Melek Perda dan Berani Ambil Peran
Sebelum Jum’atan, kegiatan NGOPI serupa juga digelar di MAN 1 Jepara dan dihadiri sekitar 1.500 peserta yang berasal dari guru, komite hingga wali murid serta elemen lainnya.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI H Abdul Wachid mengatakan peningkatan kualitas sarana pendidikan diharapkan diikuti dengan peningkatan kualitas pendidikan. Untuk tiga daerah yakni Jepara, Kudus dan Demak total ada 41 madrasah yang disasar rehabilitasi banpres yang dibawanya.
“Kami berharap dengan sekolah yang bagus kualitas pendidikan juga lebih oke,” ujar legislator asal Partai Gerindra ini.
Dia menekankan pembangunan pendidikan tidak cukup hanya memperbaiki tampilan fisik sekolah. Menurutnya, kesejahteraan guru juga perlu mendapat perhatian.
Abdul Wachid turut menyoroti kesejahteraan guru madrasah dan guru ngaji yang selama ini masih menerima honor relatif rendah.
Dia menyebut ada guru madrasah dan guru ngaji yang setiap bulan hanya menerima sekitar Rp200 ribu hingga Rp300 ribu. Karena itu, pihaknya tengah memperjuangkan peningkatan kesejahteraan mereka.
“Madrasah dan guru ngaji yang setiap bulan hanya mendapat Rp200-300 ribu rupiah. Paling tidak sebulan bisa Rp1,5 juta. Ini sedang kami perjuangkan,” jelas wakil rakyat asal Margoyoso Kalinyamatan Jepara ini.
Sementara itu, Bupati Jepara Witiarso Utomo mengatakan pembangunan sektor pendidikan menjadi salah satu perhatian pemerintah daerah. Menurutnya, fasilitas pendidikan yang layak diperlukan untuk mendukung proses belajar mengajar sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan.
“Dalam membangun bidang pendidikan, saya ingin anak-anak kita mendapatkan tempat belajar yang layak, guru mendapatkan perhatian dan penghargaan yang pantas, mutu pembelajaran bisa terus ditingkatkan,” kata Witiarso.
Dia menegaskan, pemerintah juga ingin memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu tetap memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang setinggi-tingginya.
Witiarso menyebut Pemkab Jepara telah mengalokasikan anggaran hibah sebesar Rp11,2 miliar pada tahun ini. Anggaran tersebut diberikan kepada 132 lembaga pendidikan, baik dalam bentuk hibah fisik maupun nonfisik.
“Di saat yang sama, 390 satuan pendidikan yang menjadi kewenangan kami juga telah ditetapkan sebagai penerima manfaat program revitalisasi sarana pendidikan dari Kemendikdasmen,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Jepara Akhsan Muhyiddin menyampaikan, bantuan revitalisasi madrasah untuk 17 lokasi di Kota Ukir merupakan yang terbanyak di Jawa Tengah.
BACA JUGA: 21 Dapur MBG di Jepara Disidak Serentak Dini Hari, Dari Bahan Baku hingga IPAL Diperiksa
Dia mengatakan Kemenag Jepara akan mengupayakan agar tahun depan Kota Ukir kembali mendapatkan bantuan revitalisasi madrasah dengan jumlah yang sama.
Selain rehabilitasi fisik, peningkatan sarana pembelajaran juga menjadi perhatian. Akhsan menyebut setiap madrasah direncanakan mendapatkan empat unit Interactive Flat Panel (IFP) untuk mendukung proses pembelajaran.
Program bantuan pendidikan lainnya juga mencakup Program Indonesia Pintar (PIP) madrasah. Akhsan menegaskan madrasah memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan manfaat program tersebut, baik madrasah negeri maupun swasta.
“Semua bisa mendapatkan kesempatan yang sama untuk mendapatkan PIP. Tidak hanya negeri, tapi madrasah juga dapat,” ujarnya. (KA)
