SAMBUTAN – Ketua Bawaslu Jepara Sujiantoko saat sambutan dalam Sosialisasi Pengawasan Partisipatif bersama kelompok agama dan pegiat media belum lama ini. (Foto: Istimewa)
JEPARA | GISTARA.com – Ketua Bawaslu Jepara menyebutkan potensi besar yang harus diantisipasi dalam gelaran Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 ialah lahirnya kembali politik identitas antarpeserta. Maka dari itu dia mengajak semua pihak untuk mengantisipasinya sejak dini.
“Yang harus sama-sama kita antisipasi yaitu bagaimana politik identitas ini tidak lahir kembali pada pemilu atau pilkada ke depan” ungkap Sujiantoko saat sambutan dalam Sosialisasi Pengawasan Partisipatif bersama kelompok agama dan pegiat media yang dugelar di D’season Bandengan Jepara, Selasa (20/12/2022).
Sujiantoko menegaskan deretan pelanggaran yang pernah terjadi harus diantisipasi supaya tidak terulang di masa yang akan datang. Dia berpandangan politik identitas di Indonesia sering didasarkan pada kepercayaan terhadap orang atau kelompok berlandaskan kesamaan suku atau agama.
“Contoh yang paling nyata yaitu ujaran kebencian yang bersifat SARA (Suku, Agama, Ras dan Antargolongan) yang digunakan sebagai alat untuk menjegal lawan politiknya,” bebernya.
BACA JUGA: Bawaslu Ajak Pemilih Pemula Aktif Awasi Pemilu Lewat Medsos
Dalam mengantisipasi terjadinya politik identitas, lanjut Sujiantoko, Bawaslu memiliki peran sentral. Salah satu caranya dengan melakukan pendekatan struktural terhadap tokoh-tokoh agama, khususnya yang dianggap berpengaruh pada proses pilkada dan pemilu. Kemudian membangun komunikasi dan koordinasi secara intensif dengan kelompok lintas agama dan stakeholders.
“Kegiatan Soswatif ini juga bagian dari ikhtiyar kami untuk membumikan larangan politisasi SARA” kata Sujiantoko.
Ia menyebutkan, di tahun 2022 ini Bawaslu telah menggelar Soswatif dengan kelompok agama sebanyak dua kali. Ia berharap dengan kegiatan ini, tokoh agama juga bisa ikut serta memberikan pendidikan politik kepada pemeluknya masing masing.
Ia meneruskan, tugas membumikan untuk memerangi politik identitas ini tidak hanya tugas Bawaslu. Kelompok agama juga bisa memberikan pendidikan politik kepada pemeluknya masing masing. Bisa juga bekerjasama dengan kami.
“Silahkan, kami dengan senang hati akan datang, tanpa dipungut biaya” ungkapnya. (Husni-BJ/Gistara)
